Mappi – Usai penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Mappi dan Kejaksaan Negeri Merauke pada 22 Agustus 2025 kemarin. Kejaksaan Negeri Merauke kembali malaksanakan kegiatan penerangan hukum program jaksa garda desa, sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan dana desa kejaksaan negeri merauke. Sosialisasi yang dilaksanakan pada Jumat 26 September 2025 di gedung qhaindauri dihadiri oleh kepala kampung se-kabupaten Mappi dan parah pimpinan organisasi perangkat daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara lembaga dalam menangani masalah hukum di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Sulta D. Sitohang, S.H,. M.H dalam sambutan mengatakan, kejaksaan negeri hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan di tingkat daerah, memastikan jalannya proses pidana, perdata, dan tata usaha negara sesuai hukum, serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum. “Materi yang di sampaikan oleh pemateri dari kejaksaan yakni, permasalahan hukum dan langkah strategis pencegahan permasalahan hukum dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Program jaga desa sebagai inovasi kejaksaan dalam upaya pencegahan penyimpangan dana desa, dan peran jaksa pengacara negara dalam pengelolaan dana desa,” terang Kepala Kejaksaan.
Kesempatan yang sama, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu, sampaikan selamat datang dan apresiasi yang luar bisa kepada kejaksaan negeri merauke. Menurutnya, Sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan penerangan hukum kepada kepala-kepala kampung dan parah pimpinan OPD di kabupaten Mappi. “Yang terpenting adalah kesadaran dari dalam diri kita masing-masing, kalau barang itu bukan milik kita, jangan kita jadi pemilik atas barang tersebut itu. Proses hukum tetap akan berlaku, apabila terjadi tindak pidana korupsi di kabupaten Mappi,” tegas Bupati Mappi.
