MAPPI – Menindaklanjuti kegiatan FGD yang telah dilakukan, DPR Papua Selatan kembali melakukan kegiatan konsultasi publik tentang Raperdasi Penyelengaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mappi, bertempat di Aula Dinas Pendidikan (18/11/2025). Konsultasi publik ini juga dilakukan di 2 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Asmat dan Boven Digoel. Bertujuan untuk memastikan kebijakan yang responstif agar bisa mendapatkan masukan, ide, atau isu-isu yang ada di masyarakat. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Mappi Drs. Paulus Saleppang dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan konsultasi publik ini memiliki makna yang sangat penting. Rancangan peraturan yang dibahas hari ini merupakan instrumen kebijakan yang akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, penyusunan regulasi tidak boleh dilakukan secara tertutup atau sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Saya menyambut baik terselenggaranya forum ini karena konsultasi publik merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Melalui forum ini kita dapat menyatukan pandangan, melalukan sinkronisasi kebijakan serta memastikan bahwa substansi perda nanti benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas”, ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mappi mendukung dan akan memberikan masukan yang konstruktif terutama terkait implementasi regulasi di tingkat daerah. Karena pada akhirnya keberhasilan penerapan peraturan daerah sangat bergantung pada kesiapan dan keselarasan kebijakan di kabupaten sebagai ujung tombak pelayanan publik. “Harapan saya melalui forum ini bisa dapat menghaslikan perda yang berkualitas, aplikatif, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah kedepan. Mari kita manfaatkan ruang diskusi ini dengan sebaik-baiknya”, lanjutnya. Staf Ahli Bidang Pembangunan juga mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi antar pemerintah provinsi, kabupaten, akademisi, pelaku usaha dan seluruh masyarakat. Karena hanya dengan sinergi yang kuat, maka dapat mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga kegiatan konsultasi publik ini membawa manfaat dan hasil yang terbaik bagi masyarakat provinsi papua selatan yang kita cintai.