Mappi – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan (PPS) melalui Pokja Perempuan melaksanakan Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan Adat di Kabupaten Mappi guna Penjaringan Aspirasi, pada Kamis (11/12/2025), bertempat di Aula Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Dalam kesempatan itu, Katarina M. Yaas, S.E selaku anggota MRP-PPS Pokja Perempuan menyampaikan, “Kami dari pokja perempuan MRP Papua Selatan dalam hal ini utusan Kabupaten Mappi melakukan kunjungan serap aspirasi dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi perempuan adat”.
Kegiatan ini menindaklanjuti dari gerakan perempuan Provinsi Papua Selatan yang sudah terbentuk organisasi kulturnya. Sehingga dalam rangka penguatan kelembagaan, tim pokja perempuan perlu kembali ke wilayah daerah utusan untuk membentuk kembali organisasi-organisasi basis kultur agar bermitra dengan pokja perempuan, melaksanakan kegiatan-kegiatan internal pokja, menciptakan kader-kader perempuan Papua asal kabupaten masing-masing di berbagai bidang, serta harus menyiapkan SDM perempuan untuk menyambut setiap pembangunan. Dirinya berharap, sinergitas organisasi-organisasi basis perempuan kultur segera terbentuk sehingga serapan aspirasi hari ini dapat mendorong raperdasus kelembagaan perlindungan perempuan, hak-hak perempuan yang harus dilindungi, harus dicanangkan dan diusulkan sebagai salah satu wacana pembahasan raperdasus.
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Paulus Saleppang menjelaskan bahwa, penguatan kelembagaan organisasi perempuan adat di Kabupaten Mappi adalah langkah penting untuk meningkatkan peran serta perempuan adat dalam pembangunan daerah dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan adanya organisasi ini, dapat meningkatkan kapasitas organisasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan adat serta memastikan perempuan adat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerahnya, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan adat, melestarikan adat dan budaya masyarakat Mappi.
Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rumusan-rumusan yang konsumtif. Mari kita berdiskusi secara terbuka, jujur dan saling menghargai demi mencapai tujuan bersama”, ujar Staf Ahli mengakhiri sambutannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Bina KB, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Anggota MRP-PPS Pokja Perempuan, serta sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan diskusi yang dibagi menjadi 5 kelompok bidang, yakni politik, ekonomi, kesehatan, adat, dan birokrasi. Hasil dari diskusi yang telah disepakati tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada anggota DPRK Mappi dan anggota MRP-PPS Pokja Perempuan.
